Sakramen Perkawinan

Untuk penyelenggaraan upacara perkawinan mempelai Katolik dengan mempelai kristen dari Gereja lain (campur) ini harus ada ijin dari pimpinan Gereja. Bila dilakukan, kedua belah pihak harus bebas dari “tekanan batin” dan peristiwa seperti ini tidak boleh menjadi penghalang dialog ekumenis. Lebih cocok kalau dibuat upacara perkawinan di luar Ekaristi. Bisa juga dipakai upacara perkawinan di dalam Ekaristi dengan penyesuaian seperlunya. Dapat pula dipakai upacara perkawinan campur yang diselenggarakan secara ekumenis. Tugas pimpinan liturgi perkawinan dapat dibagi antara imam dan pendeta/ketua gereja Kristen lain dengan memperhatikan hal-hal berikut:

  • Kalau tidak ada dispensasi dari “forma canonica” (= tata peneguhan yaitu perjanjian nikah ke dua mempelai sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor-paroki atau imam maupun diakon yang diberi delegasi, yang meneguhkannya serta dihadapan 2 orang saksi) maka perjanjian nikah harus diterima oleh seorang imam.
  •  Kalau ada dispensasi dari “forma canonica” maka perjanjian nikah boleh diterima oleh pendeta dan disaksikan oleh imam.
  • Tetapi tidak diperbolehkan bahwa perjanjian nikah diterima oleh pendeta/pimpinan dari pihak Gereja lain dan oleh imam dari pihak Katolik. Juga tidak boleh diterima dua kali: oleh pemimpin upacara 1, lalu menyusul pemimpin 2.
  • Hendaknya diadakan penyesuaian seperlunya, agar tidak menyinggung perasaan pihak yang lain, misalnya dengan menghindarkan istilah “Sakramen Perkawinan”.

Tata laksana upacara perkawinan campur: pembuka, pelayanan firman/liturgi sabda, pemberkatan perkawinan (perjanjian nikah, peresmian perkawinan, pemberkatan mempelai, simbol-simbol perkawinan), doa syafaat/doa umat, penutup.