Sakramen Perkawinan

Prinsip umumnya adalah: Kalau perkawinan tidak sah menurut ketentuan kanonik, maka pihak yang Katolik tersebut tidak dapat menerima Komuni, namun kalau perkawinan tersebut telah disahkan/ dibereskan secara kanonik, maka orang tersebut dapat kembali menerima Komuni dalam Gereja Katolik.

Memang menurut norma umumnya, seorang yang Katolik wajib menikah secara Katolik. Maka, jika salah satu dari pihak yang menikah (suami atau istri) Katolik, maka pasangan itu sesungguhnya terikat oleh hukum kanonik Gereja Katolik, sehingga menurut ketentuan umumnya, mereka harus menikah di Gereja Katolik.

Namun jika karena untuk alasan yang masuk akal, hal ini tidak dapat dilakukan, dan perkawinan tersebut hendak diberkati secara Kristen non-Katolik, maka pihak yang Katolik harus meminta izin kepada pihak Ordinaris -yaitu Keuskupan- agar walaupun diberkati di gereja non-Katolik, perkawinan tetap dapat dianggap sah oleh Gereja Katolik. Jika izin ini diperoleh, maka perkawinan itu sah secara kanonik, dan kelak pihak yang Katolik tetap diperkenankan untuk menerima Komuni di Gereja Katolik. Hal di atas dimungkinkan jika baptisan pasangan yang non-Katolik tersebut diakui oleh Gereja Katolik, artinya: gereja di mana ia dibaptis termasuk dalam daftar gereja-gereja PGI. Jika kondisi di atas terpenuhi, maka perkawinan tersebut adalah sakramen, yaitu merupakan tanda dan sarana keselamatan bagi pasangan tersebut, sehingga tidak terceraikan. Dasarnya adalah ajaran Katekismus Gereja Katolik dan Kitab Hukum Kanonik 1983:

KGK 1683 “Perjanjian Perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen” (KHK kan. 1055 §1).